Makassar – Merahputihindonesia.com – Upaya penegakan hukum terkait dugaan penimbunan dan penyelundupan BBM subsidi di Kabupaten Sinjai memasuki babak baru. Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) Sulawesi Selatan melayangkan ultimatum keras kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Mereka menilai penyelidikan berjalan lambat, bahkan nyaris tak menunjukkan perkembangan berarti.
Semua berawal dari aksi unjuk rasa KMPI di Mapolda Sulsel sepekan lalu. Dalam aksi itu, mereka menyerahkan dokumen investigasi lapangan, meliputi dugaan keterlibatan salah satu SPBU di Sinjai yang diyakini menjadi simpul distribusi BBM subsidi ke jaringan ilegal lintas kabupaten. Usai demonstrasi, KMPI mengklaim telah menerima informasi bahwa surat disposisi internal Polda Sulsel mengenai laporan itu telah diterbitkan. Namun, sejak itu tak ada kabar baru: tak ada pemanggilan saksi, tak ada penyegelan lokasi, tak ada kejelasan status hukum.
“Sejak disposisi dikabarkan keluar, kami tidak melihat tindakan apa pun. Penyidikan justru seolah diam di tempat,” kata Wahid, Koordinator KMPI Sulsel, Jumat, 28 November 2025.
Menurut KMPI, terdapat indikasi praktik distribusi ilegal BBM bersubsidi melalui pola terstruktur. Solar subsidi ditengarai ditarik dari SPBU tertentu di Sinjai menggunakan mobil berpelat ganda dan tangki modifikasi, lalu disalurkan ke gudang penampung di wilayah perbatasan. Dari sana, BBM diedarkan ke beberapa sektor industri, bahkan diduga menyuplai operasi tambang di luar provinsi. Praktik ini dianggap berlangsung sistematis, berlapis, dan melibatkan lebih dari satu aktor.
“Yang kami laporkan bukan aktivitas kecil. Ini dugaan mafia energi dengan struktur kuat, sistematis, dan tidak mungkin berjalan tanpa perlindungan,” ujar Wahid.
KMPI mendesak kepolisian lebih agresif dan terbuka dalam proses penyelidikan. Mereka meminta Polda Sulsel menjelaskan status penanganan perkara, mulai dari tahap penyelidikan, tindak lanjut laporan, hingga status SPBU yang diduga menjadi pemasok ilegal. Ketiadaan informasi publik, menurut KMPI, menghambat akuntabilitas dan membuka ruang kompromi.
Di sisi lain, kelangkaan solar di sejumlah kecamatan di Sinjai menghantam nelayan dan petani. Banyak alat tangkap tak bisa beroperasi. Di pasar dan dermaga, antrean solar bersubsidi semakin panjang, sementara solar di pengecer tak resmi justru berlimpah dengan harga dua hingga tiga kali lipat.
Tanda tanya pun muncul: mengapa BBM subsidi langka di SPBU resmi, tapi melimpah di pasar gelap?
