Makassar,Merahputihindonesia.com — Pergantian jabatan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Selatan di tengah mencuatnya isu dugaan pengungkapan jaringan mafia bahan bakar minyak (BBM) berskala besar memantik perhatian publik. Di balik mutasi tersebut, muncul sederet pertanyaan yang hingga kini belum menemukan jawaban yang terang.
Informasi yang beredar di tengah masyarakat menyebutkan adanya dugaan pengamanan sebuah kapal bermuatan BBM serta sejumlah mobil tangki yang diduga berkaitan dengan aktivitas mafia migas. Namun, hingga saat ini belum ada keterangan resmi maupun konferensi pers dari Polda Sulsel yang menjelaskan perkembangan penanganan perkara tersebut secara terbuka.
Di saat publik menanti kepastian informasi, jabatan Dirkrimsus Polda Sulsel yang baru beberapa bulan ditempati justru mengalami pergantian. Momentum mutasi itu pun memunculkan tanda tanya sekaligus spekulasi di ruang publik mengenai kemungkinan keterkaitannya dengan isu pengungkapan kasus yang disebut-sebut bernilai besar tersebut.
Koordinator Aksi Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) DPW Sulawesi Selatan, Wahid Leon, menilai apabila informasi terkait pengungkapan jaringan mafia BBM itu benar adanya, maka hal tersebut merupakan capaian besar yang seharusnya mendapat apresiasi sekaligus disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
“Publik berhak mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan dugaan kasus mafia BBM tersebut. Jika benar telah diamankan kapal dan mobil tangki yang diduga terkait jaringan mafia migas, mengapa hingga hari ini belum ada penjelasan resmi kepada masyarakat?” tegas Wahid Leon.
Menurutnya, mutasi pejabat di tengah beredarnya informasi mengenai dugaan pengungkapan kasus besar berpotensi menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat apabila tidak diiringi penjelasan yang terbuka, objektif, dan akuntabel.
KMPI Sulawesi Selatan pun mendesak Mabes Polri, khususnya Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), untuk melakukan penelusuran dan pemeriksaan internal guna memastikan seluruh proses penanganan dugaan kasus mafia BBM berjalan sesuai koridor hukum serta bebas dari segala bentuk intervensi.
“Kami meminta Kapolri dan Kadiv Propam Mabes Polri turun tangan melakukan pendalaman secara menyeluruh. Jangan sampai muncul kesan bahwa perkara besar yang menyangkut kepentingan publik menghilang tanpa kejelasan, sementara pejabat yang menangani justru bergeser dari posisinya,” ujar Wahid.
Bagi KMPI, langkah tersebut bukan sekadar menjawab rasa penasaran publik, melainkan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Di tengah tingginya harapan terhadap pemberantasan mafia migas, transparansi menjadi fondasi utama yang tidak boleh diabaikan.
“Jangan biarkan ruang publik dipenuhi tanda tanya. Jika memang ada pengungkapan besar, sampaikan secara terang dan terbuka. Jika tidak ada, jelaskan dengan jujur kepada masyarakat. Sebab transparansi adalah cahaya yang menjaga marwah institusi dan meneguhkan kepercayaan rakyat,” tutup Wahid Leon.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Polda Sulawesi Selatan terkait perkembangan dugaan pengungkapan jaringan mafia BBM maupun alasan di balik pergantian jabatan Dirkrimsus tersebut.
