Minimnya Empati dan Pendampingan bagi Korban
Dalam catatan KMPI Bulukumba, sejak laporan dilayangkan, korban dan keluarganya belum menerima kepastian hukum ataupun pendampingan psikologis dari pihak Unit PPA.
Padahal pendampingan tersebut merupakan mandat utama dan tanggung jawab moral lembaga ini terhadap korban anak dan perempuan.
“Korban datang melapor bukan untuk menambah beban, tapi mencari perlindungan. Kalau aparat hanya diam, artinya mereka gagal memahami makna kemanusiaan di balik seragam,” kata Amar Ma’ruf.
KMPI menilai, sikap tidak komunikatif dan minimnya empati terhadap korban adalah bentuk pelanggaran etika pelayanan publik, sekaligus cerminan bahwa Unit PPA belum bekerja sesuai harapan masyarakat.
Desakan Evaluasi dan Langkah Tegas Kapolres
Menutup keterangannya, Amar Ma’ruf menegaskan bahwa DPK KMPI Bulukumba akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
Ia mendesak Kapolres Bulukumba untuk segera memerintahkan evaluasi internal terhadap Unit PPA dan memastikan agar pelaku segera diamankan sesuai hukum yang berlaku.
“Kami tidak ingin hanya ada janji, tapi tindakan nyata. Jika dalam waktu dekat tidak ada progres, kami akan membawa persoalan ini ke Polda Sulsel. Keadilan untuk anak korban kekerasan tidak boleh menunggu,” ujarnya tegas.
KMPI juga berencana melakukan aksi demonstrasi , bila penanganan kasus ini terus berlarut tanpa arah yang jelas.
Amar menegaskan, ini bukan hanya perjuangan untuk satu anak, tapi ujian moral bagi seluruh aparat penegak hukum di Bulukumba.
“Kasus ini akan kami kawal sampai pelaku ditangkap dan korban mendapat perlindungan penuh. Hukum tidak boleh diam ketika anak menjadi korban,” tutupnya.
