Gowa,Merahputihindonesia.com — Satu tahun kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Gowa dengan narasi “Hati Damai” menuai sorotan. Sejumlah kalangan menilai masih terdapat jarak antara slogan yang digaungkan dengan implementasi kebijakan di lapangan.
Tokoh pemuda Gowa, Muhammad Hendra, menegaskan pemerintah daerah perlu menunjukkan konsistensi dalam menegakkan aturan secara adil dan tidak diskriminatif.
Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir pemerintah terlihat tegas menertibkan pedagang kaki lima (PKL) dengan alasan ketertiban umum dan kepatuhan terhadap peraturan daerah. Ia tidak mempersoalkan kewenangan tersebut, namun menilai penegakan aturan tidak boleh hanya menyasar kelompok usaha kecil.
“Pemerintah tentu memiliki kewenangan menata ruang dan menegakkan perda. Tetapi hukum harus berlaku sama bagi semua. Jika pedagang kecil ditertibkan secara masif, maka dugaan persoalan perizinan atau zonasi pada ritel modern juga harus ditangani secara transparan,” ujar Hendra.
Ia menyinggung pembahasan dalam sejumlah forum resmi, termasuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD, yang sempat menyoroti izin operasional, jarak antar gerai, hingga kewajiban kemitraan dengan UMKM lokal pada jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret.
Menurutnya, jika terdapat persoalan administratif yang belum sepenuhnya dipenuhi, pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi menyeluruh dan menyampaikannya secara terbuka kepada publik.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya penertiban, tetapi keadilan dalam penerapan aturan. Pemerintah tidak boleh terlihat tegas kepada yang lemah, tetapi lunak kepada yang kuat. Jika ada dugaan pelanggaran izin atau zonasi, lakukan audit administratif secara terbuka agar publik mengetahui prosesnya,” tegasnya.
Hendra juga mengingatkan bahwa regulasi nasional memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk melindungi dan memberdayakan UMKM dari persaingan yang tidak seimbang. Aturan mengenai zonasi, pengendalian jarak usaha, serta kemitraan antara toko modern dan pelaku usaha lokal dinilai menjadi instrumen penting menjaga ekosistem ekonomi kerakyatan.
Ia menekankan pentingnya transparansi data perizinan, publikasi hasil evaluasi, serta keterbukaan proses pengawasan guna menjaga kepercayaan publik.
“Dalam satu tahun kepemimpinan, masyarakat tentu berharap ada arah kebijakan yang jelas dan berpihak pada keadilan. Narasi ‘Hati Damai’ harus diwujudkan melalui kebijakan nyata, bukan sekadar slogan,” ujarnya.
Memasuki tahun kedua pemerintahan, berbagai kalangan berharap Pemerintah Kabupaten Gowa mampu memperkuat komitmen pada tata kelola yang transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu.
“Gowa membutuhkan pemerintah yang berani adil. Kedamaian sejati lahir dari keadilan dalam kebijakan,” tutup Hendra.
