Sinjai.Merahputihindonesia.com – Dugaan korupsi pada proyek irigasi Lembanna di Kecamatan Sinjai Barat kian mencuat dan memantik kemarahan publik. Proyek yang seharusnya menjadi urat nadi pertanian masyarakat itu justru diduga terbengkalai sebelum rampung, meninggalkan jejak masalah dan tanda tanya besar soal ke mana aliran anggaran sebenarnya bermuara.
Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) Sulawesi Selatan tak tinggal diam. Koordinator aksi KMPI Sulsel, Wahid, dengan tegas menyebut proyek tersebut sarat kejanggalan dan berpotensi kuat mengarah pada praktik korupsi yang sistematis.
“Ini bukan sekadar proyek mangkrak ini alarm keras bagi penegakan hukum. Ada dugaan kuat penyimpangan anggaran yang tidak bisa ditoleransi. Kejaksaan Negeri Sinjai harus segera bergerak cepat, lakukan investigasi total tanpa tebang pilih,” tegas Wahid.
Menurutnya, proyek irigasi yang ditinggalkan dalam kondisi belum selesai adalah indikasi nyata adanya persoalan serius, baik dalam pelaksanaan teknis maupun pengelolaan anggaran. KMPI pun menantang Kejari Sinjai untuk tidak ragu memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang terlibat, termasuk kontraktor dan dinas terkait.
“Jangan ada ruang bagi pembiaran. Panggil dan periksa semua pihak yang terlibat. Bongkar hingga tuntas. Publik berhak tahu siapa yang bertanggung jawab dan ke mana uang rakyat itu mengalir,” lanjutnya dengan nada keras.
Situasi ini dinilai sebagai potret buram tata kelola pembangunan di Kabupaten Sinjai yang jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dampaknya tidak kecil—para petani yang menggantungkan hidup pada irigasi kini justru menjadi pihak yang paling dirugikan.
KMPI menegaskan akan terus berada di garis depan mengawal kasus ini hingga ada kepastian hukum yang jelas.
“Ini bukan isu kecil. Ini soal hak rakyat yang dirampas. Jika Kejari Sinjai memilih lamban atau bungkam, kami pastikan gelombang aksi besar akan mengguncang kantor Kejaksaan. Tidak ada kompromi untuk dugaan korupsi,” tutup Wahid dengan nada ultimatum.
