Makassar .Merahputihindonesia.com – Dewan Pimpinan Wilayah Komite Merah Putih Indonesia (DPW KMPI Sulawesi Selatan) melontarkan ultimatum keras kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tidak berlarut-larut dalam mengumumkan hasil audit dugaan korupsi pengadaan mesin absensi (ceklok) di Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
KMPI menilai keterlambatan tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan telah memicu kecurigaan serius di tengah masyarakat dan berpotensi menghambat proses penegakan hukum.
Sejauh ini, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Sinjai diketahui telah melakukan gelar perkara serta memeriksa sejumlah pihak. Namun, penanganan kasus terkesan “jalan di tempat” lantaran masih menunggu hasil audit BPK terkait kerugian negara.
Koordinator aksi KMPI Sulsel, Wahid, menegaskan bahwa pihaknya mencium adanya indikasi perlambatan yang tidak wajar.
“Jika hasil audit terus ditunda tanpa alasan yang jelas, maka patut diduga ada upaya memperlambat bahkan mengaburkan penegakan hukum. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Wahid.
KMPI Sulsel pun melayangkan tuntutan tegas:
BPK segera membuka hasil audit ke publik secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi
Aparat penegak hukum diminta tidak ragu menetapkan tersangka jika unsur kerugian negara telah terpenuhi
Polda Sulawesi Selatan didesak turun tangan mengawal kasus ini secara serius dan bebas dari intervensi pihak mana pun
Wahid juga menegaskan, KMPI tidak akan berhenti pada pernyataan sikap semata.
“Jika tidak ada kejelasan dalam waktu dekat, kami akan turun dengan aksi yang lebih besar. Ini bukan sekadar kasus biasa—ini menyangkut uang rakyat dan masa depan pendidikan di daerah,” pungkasnya.
