Lemahnya Pengawasan Dinas Kesehatan
Sorotan juga diarahkan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bulukumba, yang dinilai tidak serius mengawasi kinerja puskesmas di bawah naungannya.Jika benar sistem pelayanan di Karassing hanya berjalan setengah hari tanpa evaluasi, maka itu menandakan pengawasan Dinkes tidak berjalan sama sekali.
“Dinkes jangan cuma duduk di balik meja menunggu laporan. Lihat sendiri di lapangan! Dokter yang hanya kerja setengah hari itu bentuk kelalaian, dan Dinkes wajib bertanggung jawab,” tegas Suandi dengan nada keras.
Menurutnya, kasus ini bukan lagi sekadar persoalan disiplin, tapi masalah integritas sistem kesehatan daerah.Apabila pembiaran terus terjadi, kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah akan runtuh.
Pelanggaran yang Tidak Boleh Dibiarkan
Dalam peraturan Kementerian Kesehatan, puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar masyarakat.
Karena itu, semua puskesmas diwajibkan memberikan pelayanan penuh selama jam kerja.
Namun praktik di Puskesmas Karassing menunjukkan bahwa aturan itu hanya hidup di atas kertas.
Fenomena ini juga membuka dugaan bahwa laporan kinerja yang dikirim ke Dinkes bisa saja tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.
Jika benar, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi dan etika ASN.
“Negara sudah menggaji tenaga kesehatan dengan uang rakyat, tapi rakyat justru dibiarkan sakit tanpa dokter. Ini ironi,” ujar Suandi Bali menutup pernyataannya.
Menunggu Respons dan Tindakan Nyata
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Puskesmas Karassing maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba belum memberikan keterangan resmi.Tim redaksi Masih berupaya meminta klarifikasi dari kedua pihak agar pemberitaan tetap berimbang.
Namun satu hal jelas: warga tidak butuh alasan, mereka butuh pelayanan.Dan selama dokter masih pulang sebelum waktunya, pelayanan publik di Karassing layak dipertanyakan.
