MerahPutihIndonesia.com – Makassar, 28 September 2025 – Dari kejauhan, deru mesin ekskavator terdengar nyaring, memecah keheningan pagi di kawasan permandian Fafaliang, Kecamatan Sinjai Timur. Debu bercampur tanah basah beterbangan, menyelimuti udara yang semestinya segar. Sungai yang dulunya jernih kini mulai keruh, seolah menjadi saksi bisu atas rakusnya tangan-tangan manusia yang menggali tanpa henti.
Aktivitas itu bukan proyek resmi pemerintah. Ia disebut-sebut sebagai tambang ilegal jenis galian C yang beroperasi tanpa izin, tanpa ampun merusak ekosistem. Dan lebih mencengangkan lagi, praktik ini diduga sudah berlangsung cukup lama, nyaris tanpa gangguan dari aparat setempat.
Jeritan Lingkungan yang Tak Didengar
Investigasi yang dilakukan Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) Sulawesi Selatan mengungkap, aktivitas tambang tersebut tidak hanya menyalahi aturan hukum, tetapi juga mengancam keselamatan warga sekitar.
“Jika ini dibiarkan, air sungai akan semakin tercemar, tanah longsor bisa terjadi kapan saja, dan banjir hanyalah soal waktu,” ungkap Wahid, Koordinator Aksi KMPI Sulsel.
Wahid menegaskan, kerugian negara akibat praktik ini tak kalah besar. Negara kehilangan potensi pajak dan retribusi, sementara masyarakat hanya menerima sisa-sisa bencana lingkungan.
Aparat yang Diduga Tutup Mata
Namun yang membuat publik geram bukan semata kerusakan alam, melainkan dugaan adanya pembiaran oleh aparat penegak hukum. Polres Sinjai bersama Kasat Reskrim disebut seolah tak melihat, tak mendengar, dan tak bergerak menghadapi aktivitas tambang ilegal tersebut.
“Jika Kapolres dan Kasat Reskrim tidak bisa bertindak, maka sudah sepatutnya Kapolda Sulsel segera mencopot keduanya. Publik sudah lelah melihat hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” tegas Wahid.
Desakan KMPI semakin keras: mereka meminta Ditreskrimsus Polda Sulsel turun tangan langsung, menyelidiki, dan menindak tegas aktor-aktor di balik tambang ilegal ini.
Aksi Menjemput Kapolda Baru
Tak berhenti sampai di situ, KMPI juga berencana menggelar aksi besar dalam waktu dekat. Mereka menyebutnya sebagai “aksi menjemput Kapolda Sulsel yang baru.” Pesannya jelas: kepemimpinan baru di Polda Sulsel harus menunjukkan keberanian dan integritas dalam memberantas mafia tambang, bukan sekadar seremonial pergantian jabatan.
“Kapolda baru harus berani menegakkan hukum. Jangan biarkan mafia tambang terus beroperasi dengan nyaman, apalagi jika ada aparat yang ikut bermain. Rakyat menunggu bukti, bukan sekadar janji,” pungkas Wahid dengan nada penuh peringatan.
Pertanyaan untuk Negara
Kasus tambang ilegal di Sinjai Timur hanyalah potret kecil dari persoalan besar yang menjerat Sulawesi Selatan: lingkungan rusak, hukum mandek, dan aparat dipertanyakan integritasnya. Apakah negara benar-benar hadir melindungi rakyat dan alamnya, atau justru tunduk di bawah kepentingan segelintir mafia?
Sementara itu, sungai Fafaliang terus tergerus. Setiap gundukan tanah yang dikeruk menjadi simbol pertanyaan: sampai kapan aparat akan diam?
Penulis : Zul Fajri
Penerbit: Redaksi
