Makassar,Merahputihindonesia.com — Di tengah riuh pembangunan yang terus dipacu atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi, Aliansi Pemerhati Keadilan Indonesia (APK Indonesia) memilih menyalakan ruang sunyi untuk berpikir: ruang tempat kemanusiaan diajak kembali berbicara.
Melalui kegiatan Nonton Bareng dan Diskusi Publik film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”, yang digelar Kamis malam, 21 Mei 2026 di Manners Coffee, Makassar, APK Indonesia menghadirkan forum refleksi yang mempertemukan akademisi, pegiat hukum, aktivis lingkungan, mahasiswa, pekerja seni, komunitas kreatif, hingga elemen masyarakat sipil.
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog kritis atas arah pembangunan nasional yang dinilai kian agresif mengejar ekspansi industri dan investasi, namun acap kali meninggalkan luka sosial, kerusakan ekologis, serta kegelisahan masyarakat adat di berbagai wilayah.
Diskusi menghadirkan tiga narasumber, yakni Akademisi Unismuh Makassar Gunawan Hatmin, Salman Azis dari PBH LBH Makassar, serta Founder Komunitas Hijau Achmad Yusran. Jalannya diskusi dipandu Irwansyah dari LKBHMI.
Founder Komunitas Hijau, Achmad Yusran, menilai dokumenter Pesta Babi bukan sekadar potret konflik sosial atau persoalan lingkungan, melainkan cermin tentang manusia modern yang perlahan kehilangan kepekaan terhadap realitas di sekitarnya.
Menurutnya, film yang kuat bukan hanya menghadirkan jawaban, tetapi mengguncang kesadaran atas hal-hal yang selama ini dianggap biasa.
> “Kadang film bukan dibuat untuk memberi jawaban, tetapi untuk membuat kita sadar pada sesuatu yang selama ini kita anggap normal,” ujar Achmad Yusran.
Ia menjelaskan, masyarakat hari ini hidup dalam ritme yang serba otomatis; terbiasa pada kekerasan simbolik, lalu menjadikan keramaian dan hiburan sebagai cara menutup kekosongan sosial maupun batin.
Karena itu, ruang diskusi publik dinilai penting sebagai upaya membangun kembali kesadaran kolektif masyarakat.
> “Kesadaran itu bukan soal siapa yang paling benar, tetapi siapa yang mampu membuka ruang agar orang lain mulai melihat realitas yang selama ini tersembunyi,” tambahnya.
Sementara itu, Salman Azis dari PBH LBH Makassar mengupas dokumenter tersebut dari perspektif hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Ia menyoroti sejumlah kasus pembubaran pemutaran film dan diskusi Pesta Babi di beberapa daerah, termasuk di Ternate.
Menurut Salman, pembubaran ruang diskusi merupakan ancaman serius bagi demokrasi, sebab kebebasan berekspresi dan berdiskusi telah dijamin oleh konstitusi.
> “Teman-teman menganggap bahwa nobar dan diskusi itu tidak bisa dibubarkan karena dilindungi undang-undang sebagai bagian dari kebebasan berekspresi,” jelas Salman Azis.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan yang tidak menjadikan HAM sebagai pusat kebijakan berpotensi melahirkan eksploitasi kemanusiaan dan mempercepat kerusakan ekologis.
> “Melalui film ini kita disadarkan bahwa kekuasaan dari rezim ke rezim tidak benar-benar menjadikan HAM sebagai pusat pembangunan. Kerusakan alam dan eksploitasi kemanusiaan sangat nyata kita saksikan,” tegasnya.
Di sisi lain, Akademisi Unismuh Makassar, Gunawan Hatmin, memandang dokumenter Pesta Babi sebagai refleksi akademik atas retaknya hubungan manusia dengan alam dan ruang hidupnya sendiri.
Ia mengaitkan fenomena tersebut dengan sejarah runtuhnya berbagai peradaban besar dunia akibat kerakusan kekuasaan dan kegagalan manusia membaca batas-batas ekologis.
> “Banyak peradaban runtuh bukan semata karena perang, tetapi karena kesalahan manusia dalam memperlakukan lingkungan dan kerakusan kekuasaan,” ungkap Gunawan Hatmin.
Dalam analisanya, Gunawan menilai konflik yang ditampilkan dalam dokumenter itu bukan sekadar sengketa tanah biasa, melainkan benturan antara logika pembangunan modern dan cara hidup masyarakat adat.
Menurutnya, negara dan korporasi memandang hutan sebagai ruang ekonomi dan aset produksi, sementara masyarakat adat melihat hutan sebagai sumber kehidupan, identitas budaya, hingga ruang spiritual yang menyatu dengan keberadaan mereka.
Ia juga menyoroti simbol-simbol perlawanan masyarakat adat, mulai dari penancapan salib merah hingga tradisi pesta babi yang bukan sekadar ritual budaya, melainkan bentuk solidaritas sosial dan pertahanan atas ruang hidup.
> “Yang diperdebatkan sebenarnya bukan sekadar soal Papua atau ritual adat semata, tetapi siapa yang berhak menentukan masa depan sebuah wilayah: negara, korporasi, atau masyarakat yang telah hidup turun-temurun di sana,” jelasnya.
Kegiatan ini turut didukung berbagai lembaga dan komunitas, di antaranya Bidang HAM Badko HMI Sulsel, HIPMA Gowa Koordinatorat Manuju, Stabilo Management, Manners Coffee, Choros Global, Perantau ID, Nta.M.Studio, LBH Makassar, dan Relasi Industri.
APK Indonesia menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ruang intelektual dan demokrasi agar tetap hidup di tengah situasi sosial-politik yang semakin menuntut keberanian berpikir kritis serta keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Menutup kegiatan itu, Founder APK Indonesia menyampaikan refleksi tajam yang menjadi gaung dari keseluruhan diskusi malam tersebut:
> “Sebagai negara hukum, kita melihat satu kenyataan: kekuasaan mungkin benar membangun negara, tetapi belum tentu membangun kemanusiaan.”
