MerahPutihIndonesia.com – Makassar – Malam di Makassar terasa biasa, lalu lintas berjalan seperti biasa, dan hiruk pikuk kota tidak memberi tanda akan adanya pergeseran besar di tubuh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Namun di markas kepolisian, sebuah telegram Kapolri bernomor ST/2192/IX/KEP/2025 tertanggal 24 September 2025 resmi mengubah peta kepemimpinan: Irjen Pol Rusdi Hartono digantikan Brigjen Pol Djuhandhani sebagai Kapolda Sulsel.
Bagi publik, pergantian pucuk pimpinan polisi adalah hal lumrah rutinitas birokrasi. Tapi bagi para aktivis yang sehari-hari mengawal isu hukum di Sulawesi Selatan, pergantian ini membawa harapan sekaligus ujian. Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) Sulsel, salah satu kelompok yang konsisten mengkritisi aparat hukum, langsung mengangkat suara. Mereka menilai, pergantian ini tidak boleh berhenti pada level formalitas. Ada luka lama yang belum terobati, terutama di Kabupaten Sinjai.
Sinjai: Kabupaten Kecil, Kasus Besar
Sinjai, kabupaten di pesisir timur Sulawesi Selatan, bukanlah pusat politik maupun ekonomi Sulsel. Namun ironisnya, nama daerah ini belakangan kerap muncul di pusaran pemberitaan negatif: mafia BBM subsidi, tambang galian C ilegal, hingga kasus perjudian yang tercium baunya, tapi jarang sampai ke meja hijau.
Wahid, Koordinator Aksi KMPI Sulsel, menyebut Sinjai sebagai “potret miniatur bobroknya penegakan hukum di daerah”. Menurutnya, banyak kasus besar yang seolah-olah ditangani, tapi kemudian hilang ditelan waktu.
“Beberapa kasus di Satreskrim Polres Sinjai itu janggal. Ada yang terkesan digantung, ada yang seperti sengaja dipetieskan. Mulai dari judi sabung ayam, tambang ilegal, hingga mafia BBM, semua seperti berjalan di tempat,” ujarnya.
Dalam catatan KMPI, Satreskrim Polres Sinjai seolah kehilangan taring. Unit yang seharusnya menjadi garda depan pemberantasan tindak pidana tertentu justru dinilai lemah dan tidak transparan.
“Kalau hukum tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah, rakyat kecil yang jadi korban,” lanjut Wahid.
Tambang dan Mafia BBM: Dua Luka Menganga
Sulawesi Selatan dikenal kaya sumber daya alam. Tapi di balik itu, tersimpan masalah klasik: eksploitasi tanpa regulasi ketat. Di Sinjai, tambang galian C ilegal disebut-sebut masih beroperasi meski ada aturan tegas yang melarang. Sungai-sungai yang dulu jernih kini keruh, jalan desa rusak parah akibat angkutan truk tambang, dan masyarakat sekitar hanya bisa mengeluh.
Sementara itu, persoalan BBM subsidi justru menyentuh urat nadi kehidupan rakyat kecil. Dugaan adanya mafia yang mengalirkan solar bersubsidi ke industri atau kelompok tertentu sudah lama beredar. Ironisnya, meski publik mencium aroma penyalahgunaan, kasus ini jarang benar-benar terungkap tuntas.
Harapan pada Brigjen Pol Djuhandhani
Kini, harapan itu tertuju pada Brigjen Pol Djuhandhani. Sebagai Kapolda baru, ia datang dengan beban berat: membuktikan bahwa hukum tidak bisa dibeli dan aparat kepolisian tidak boleh tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
KMPI mendesak agar langkah awal Djuhandhani adalah melakukan evaluasi total terhadap Satreskrim Polres Sinjai. Menurut mereka, tanpa pembenahan serius, institusi kepolisian akan terus kehilangan legitimasi di mata publik.
“Kalau kasus-kasus ini dibiarkan, publik akan percaya bahwa aparat bisa disetir oleh kepentingan. Itu berbahaya, bukan hanya bagi Sinjai, tapi juga bagi wibawa Polda Sulsel secara keseluruhan,” tegas Wahid.
Lebih dari Sekadar Evaluasi
Evaluasi, menurut para pengamat, bukan hanya soal mengganti orang atau memutasi pejabat. Ia adalah soal keberanian menata ulang sistem: bagaimana laporan masyarakat ditindaklanjuti, bagaimana kasus tidak boleh dipetieskan, dan bagaimana penyidik bekerja dengan transparan. Tanpa itu semua, pergantian Kapolda akan dianggap sekadar rotasi birokrasi belaka.
Bagi masyarakat Sinjai, kehadiran Kapolda baru adalah ujian kepercayaan. Jika ia berani menyapu bersih Satreskrim Polres Sinjai dari praktik-praktik menyimpang, maka publik akan kembali menaruh harapan. Tapi jika tidak, luka lama hanya akan dibiarkan menganga, dan Sinjai tetap menjadi simbol lemahnya penegakan hukum di daerah.
Penulis Zul Fajri
Penerbit Redaksi
