Makassar,Merahputihindonesia.com – Riak ketidakpuasan terhadap penegakan hukum di Kabupaten Sinjai kian membesar. Empat organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Front Mahasiswa Rakyat Menggugat dikabarkan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Mapolda Sulsel), Jumat, 5 Juni 2026.
Aliansi tersebut terdiri dari Komite Merah Putih Indonesia (KMPI), Serikat Gerakan Mahasiswa Indonesia (SGMI), Gerakan Pemuda Demokratik (GPD), dan Gerakan Pembebasan Mahasiswa (GPM).
Aksi ini disebut sebagai bentuk akumulasi kegelisahan publik terhadap berbagai persoalan hukum yang dinilai belum mendapat penanganan maksimal di Kabupaten Sinjai. Massa aksi akan membawa sejumlah isu strategis yang selama ini menjadi sorotan masyarakat, mulai dari dugaan maraknya aktivitas tambang galian C ilegal, dugaan praktik mafia BBM di sejumlah SPBU wilayah Sinjai Utara, dugaan beroperasinya provider WiFi ilegal, hingga dugaan pelepasan terduga pelaku penyelundupan tabung gas LPG yang sebelumnya disebut sempat diamankan aparat.
Tak hanya mengangkat sederet persoalan tersebut, aliansi mahasiswa juga secara tegas mendesak Kapolda Sulawesi Selatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Polres Sinjai. Bahkan, mereka meminta pencopotan Kapolres Sinjai, Kasat Reskrim, dan Kanit Tipidter Polres Sinjai sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan.
Jenderal Lapangan aksi, Wahid Leon, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan peringatan keras kepada aparat penegak hukum agar tidak lagi menutup mata terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang terus menjadi perbincangan publik.
“Aksi ini adalah bentuk tekanan moral sekaligus kontrol sosial dari masyarakat. Kami meminta aparat penegak hukum bertindak serius dan transparan dalam memberantas seluruh aktivitas yang diduga melanggar hukum di Kabupaten Sinjai. Sudah saatnya dilakukan evaluasi total terhadap kinerja aparat yang menangani persoalan-persoalan tersebut,” tegasnya.
Menurut Wahid, berbagai dugaan pelanggaran hukum yang terus mencuat ke permukaan menjadi sinyal kuat bahwa dibutuhkan langkah tegas dari pimpinan kepolisian di tingkat provinsi. Ia menilai, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum hanya dapat dijaga melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.
Aliansi Front Mahasiswa Rakyat Menggugat juga mendesak Kapolda Sulawesi Selatan untuk melakukan penyelidikan internal terhadap dugaan ketidakmampuan aparat dalam menangani sejumlah perkara yang berada dalam lingkup Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Sinjai.
Aksi yang dipusatkan di depan Mapolda Sulsel itu diperkirakan berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Massa menegaskan akan terus mengawal berbagai isu yang mereka nilai sebagai cerminan lemahnya penegakan hukum di Kabupaten Sinjai hingga ada respons konkret dari pihak berwenang.
“Jika berbagai dugaan pelanggaran ini terus berlalu tanpa tindakan yang jelas dan tegas, maka publik berhak mempertanyakan sejauh mana komitmen penegakan hukum benar-benar berdiri di atas kepentingan rakyat,” demikian pernyataan Aliansi Front Mahasiswa Rakyat Menggugat.
Aksi tersebut diprediksi menjadi salah satu gelombang kritik terbesar dari kalangan mahasiswa terhadap kinerja aparat penegak hukum di Kabupaten Sinjai dalam beberapa waktu terakhir.
