Kolaka,Merahputihindonesia.com– Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kilogram kembali dikeluhkan masyarakat di wilayah Transad, Kabupaten Kolaka. Warga mengaku kesulitan memperoleh gas bersubsidi meski telah menghabiskan waktu, tenaga, bahkan biaya bahan bakar untuk mencari tabung gas ke sejumlah pangkalan dan pengecer.
Kondisi ini memicu keresahan masyarakat, terutama kalangan rumah tangga yang sangat bergantung pada LPG subsidi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejumlah warga mengaku harus pulang dengan tangan kosong setelah berkeliling mencari gas yang seharusnya menjadi hak mereka.
Aktivis migas, Sam Prakoso, menilai situasi tersebut sangat memprihatinkan dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia mendesak pihak Pertamina, agen, maupun pangkalan LPG untuk segera melakukan pembenahan dalam sistem distribusi agar pasokan dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
“Kelangkaan ini bukan hanya persoalan distribusi, tetapi menyangkut hak masyarakat kecil yang bergantung pada LPG subsidi. Dinas terkait dan aparat kepolisian harus segera turun tangan melakukan pengawasan serta investigasi terhadap rantai distribusi yang ada,” tegasnya.
Sam juga menyoroti adanya dugaan penyimpangan dalam penyaluran LPG subsidi. Menurutnya, terdapat indikasi bahwa distribusi gas bersubsidi tidak lagi berjalan sesuai peruntukannya.
“Jangan sampai LPG subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu justru lebih mudah diakses oleh pihak-pihak tertentu. Ada dugaan praktik permainan yang membuat penyaluran tidak tepat sasaran. Rumah tangga yang seharusnya menjadi prioritas malah kesulitan mendapatkan haknya,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap agen maupun pangkalan yang terindikasi melanggar aturan distribusi. Jika ditemukan pelanggaran, ia mendesak agar diberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin usaha atau izin pangkalan.
“Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik yang merugikan rakyat. Jika memang ditemukan pelanggaran, maka izin agen maupun pangkalan yang terbukti bermain harus dicabut sebagai bentuk ketegasan pemerintah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sam menegaskan bahwa apabila persoalan kelangkaan LPG subsidi ini tidak segera mendapat perhatian serius dari pihak terkait, pihaknya akan menempuh langkah hukum dan aksi massa sebagai bentuk kontrol sosial.
“Jika keluhan masyarakat terus diabaikan, kami akan melayangkan laporan resmi kepada instansi berwenang dan menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk perjuangan untuk mengawal hak-hak masyarakat,” pungkasnya.
