MerahPutihIndonesia.com — Makassar — Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) Wilayah Sulawesi Selatan kembali menyoroti mandeknya penanganan kasus dugaan penggunaan plat gantung (plat palsu) yang menyeret nama salah satu anggota DPRD Kabupaten Sinjai dari Fraksi PKB. Kasus ini dinilai mencoreng wibawa lembaga legislatif sekaligus memperlihatkan lemahnya konsistensi aparat penegak hukum di Sulawesi Selatan.
Koordinator Aksi KMPI Sulsel, Wahid, mengungkapkan bahwa laporan resmi kasus tersebut sudah masuk ke pihak kepolisian beberapa bulan lalu. Bahkan, KMPI telah berulang kali menggelar aksi di depan Mapolda Sulsel untuk mendesak penyelesaian kasus, namun hingga kini tak ada tanda-tanda kejelasan hukum.
“Sudah berbulan-bulan sejak kasus ini mencuat, tapi Polda Sulsel seolah bungkam. Publik berhak tahu sampai di mana proses hukumnya. Jangan sampai ada ‘tangan tak terlihat’ yang mencoba melindungi pelaku,” tegas Wahid.
Awal Kasus: Dari Kecelakaan ke Skandal
Kasus ini berawal dari kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Sinjai Timur, yang melibatkan seorang legislator aktif DPRD Sinjai. Dari kejadian itu, terungkap bahwa mobil dinas yang digunakan sang wakil rakyat memakai plat nomor tidak resmi alias plat gantung.
Hasil penelusuran awal Satlantas Polres Sinjai menyebutkan bahwa nomor polisi kendaraan tersebut tidak tercatat dalam basis data Samsat maupun kepolisian. Dugaan semakin kuat bahwa kendaraan dinas itu telah dimanipulasi untuk menghindari pajak, atau bahkan digunakan secara pribadi tanpa izin resmi.
Namun, sejak kasus dilimpahkan ke Polda Sulsel, perkembangan penanganan justru terhenti. Tidak ada keterangan resmi, tidak ada update penyidikan, bahkan pihak pelapor pun tidak mendapatkan informasi lanjutan. Hal ini menimbulkan dugaan adanya “perlakuan istimewa” terhadap pelaku karena statusnya sebagai pejabat daerah.
KMPI Mencium Adanya Unsur Pembiaran
Wahid menilai, lambannya respons aparat bukan sekadar soal prosedur, tetapi bisa jadi bentuk pembiaran terencana.
“Kami melihat ada indikasi kuat kasus ini tidak berjalan karena melibatkan oknum berpengaruh. Kalau aparat bisa cepat menindak pelanggaran lalu lintas biasa, mengapa kasus seorang anggota DPRD malah seperti hilang arah?” ujarnya.
KMPI juga menyebut bahwa berdasarkan data yang mereka himpun, mobil dinas tersebut masih aktif digunakan, meski sudah jelas-jelas bermasalah secara administrasi. Hal ini memperkuat dugaan bahwa aturan hanya berlaku bagi rakyat kecil, sementara pejabat memiliki ruang untuk kebal hukum.
“Kalau rakyat kecil saja bisa disita kendaraannya hanya karena pajak telat, mengapa seorang pejabat bisa bebas memakai mobil plat palsu tanpa konsekuensi? Ini bentuk ketidakadilan hukum yang nyata,” kata Wahid.
Desakan Aksi Besar dan Ancaman Turun ke Jalan
KMPI Sulsel mendesak Kapolda Sulsel dan Ditreskrimum untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat, termasuk anggota DPRD yang diduga sebagai pengguna plat gantung. Mereka menuntut agar penyidikan dilakukan secara transparan dan tanpa tebang pilih.
“Kalau Polda Sulsel ingin menjaga marwah institusinya, jangan biarkan kasus ini menguap. Hukum tidak boleh diperdagangkan, apalagi ditaklukkan oleh kekuasaan,” tambah Wahid dengan nada keras.
Sebagai bentuk tekanan moral, KMPI berencana menggelar aksi besar-besaran di depan Mapolda Sulsel bila dalam waktu dekat tidak ada perkembangan berarti. Mereka juga membuka kemungkinan menggandeng lembaga hukum independen untuk mengawal kasus ini sampai ke Mabes Polri.
Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas
Kasus ini menjadi cermin buram penegakan hukum di Sulawesi Selatan. Ketika pelanggaran kecil oleh masyarakat bisa langsung ditindak, kasus yang melibatkan pejabat justru berjalan lamban, seolah ada rem tak terlihat di tubuh aparat penegak hukum.
“Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kalau ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian bisa runtuh,” tutup Wahid.
Penulis : Fitriani
Penerbit: Redaksi
