Makassar.Merahputihindonesia.com — Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa secara tertib di kawasan Taman Fly Over Kota Makassar, Sabtu (16/05/2026). Aksi yang berlangsung menjelang senja itu diwarnai orasi bergantian, kibaran bendera merah hitam, serta sorotan terhadap kondisi demokrasi dan kebijakan pemerintah saat ini.
Rian selaku Jenderal Lapangan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin bertajuk “Rutinan Kota Makassar” yang dilaksanakan setiap hari Sabtu.
“Aksi ini rutin kami lakukan setiap hari Sabtu secara tertib, tanpa mengganggu arus lalu lintas dan tanpa membakar ban,” ujar Rian kepada awak media.
Pantauan di lokasi, massa tampak menyampaikan aspirasi menggunakan pengeras suara sound system secara bergantian. Meski tanpa pengawalan aparat kepolisian berseragam dinas, jalannya aksi tetap berlangsung kondusif hingga menjelang waktu magrib.
Dalam orasinya, Rian mengaku cemas terhadap arah pemerintahan Prabowo-Gibran yang menurutnya mulai dibayangi nuansa otoritarianisme.
“Rezim Prabowo-Gibran membuat kami cemas terhadap kondisi demokrasi, pendidikan, hingga hak asasi manusia,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Ia juga menyinggung sejumlah isu nasional yang dinilai memantik keresahan publik, mulai dari pembubaran kegiatan nonton bareng film dokumenter, dugaan teror terhadap rakyat sipil, kasus keracunan siswa yang diduga berkaitan dengan konsumsi MBG, hingga persoalan hubungan Indonesia dengan negara yang disebutnya terafiliasi dengan penjajahan terhadap Palestina.
Menurut Rian, ruang demokrasi seharusnya tetap dijaga, termasuk kebebasan masyarakat dalam menonton dan mendiskusikan karya film dokumenter.
“Indonesia adalah negara demokrasi. Rakyat punya hak untuk bersuara. Salah satu contohnya film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono. Kalau ada yang tidak sepakat dengan isi filmnya, mestinya dibuka ruang diskusi, bukan malah dibubarkan,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan, Wandi, mengaku kecewa terhadap sikap jajaran kepolisian, khususnya Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar, yang dinilainya tidak hadir melakukan pengawalan secara langsung di lokasi aksi.
“Kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan aksi ke Polrestabes Makassar sudah kami tunaikan. Namun tidak ada satu pun aparat kepolisian berseragam dinas yang hadir mengawal jalannya aksi,” tutur Wandi.
Ia menyebut, selama ini aksi demonstrasi umumnya mendapat pengawalan aparat sebagai bentuk pengamanan dan pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan.
“Biasanya ada beberapa personel polisi berseragam dinas yang berjaga saat aksi berlangsung. Kali ini tidak ada sama sekali,” lanjutnya.
Rian pun menilai ketidakhadiran aparat kepolisian dalam aksi tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan peserta aksi.
“Ketidakhadiran aparat di lokasi aksi seolah memberi ruang bagi pihak tertentu yang mungkin memiliki niat mengganggu peserta aksi. Kehadiran polisi seharusnya menjadi bentuk pencegahan dini sekaligus jaminan keamanan bagi masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum,” tutupnya.
