Bombana,Merahputihindonesia.com– Komite Rakyat Demokratik (KOMRAD) mengecam tindakan aparat saat mengamankan aksi demonstrasi penolakan aktivitas industri di Kabupaten Bombana. Aksi yang berlangsung Rabu (18/2/2026) itu disebut berujung ketegangan antara massa dan aparat.
Penanggung Jawab Harian KOMRAD, Tajering, menilai pengamanan yang dilakukan oleh Polres Bombana terkesan represif dan tidak humanis.
“Kami mengamati insiden itu dan menduga Polres Bombana terkesan alergi terhadap demonstran,” ujar Tajering, Jumat (20/2/2026).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap rencana aktivitas industri oleh PT. Sultra Industrial Park (SIP) yang dinilai tidak transparan kepada masyarakat.
Menurut Tajering, massa awalnya hendak bergerak ke Kantor Bupati dan DPRD Bombana. Namun, mereka menduga dihalangi oleh aparat. Ketegangan memuncak saat massa melintas di depan Mapolres Bombana dan terjadi adu mulut yang membuat situasi sempat memanas.
“Kepolisian seharusnya bersikap netral dan humanis. Penyampaian pendapat di muka umum dijamin undang-undang, bukan justru dicekal dengan dalih keamanan,” tegasnya.
Atas insiden tersebut, KOMRAD meminta Polda Sulawesi Tenggara untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Bombana. Bahkan, mereka mendesak agar dilakukan pencopotan jabatan jika dinilai tidak mampu memimpin secara profesional.
“Jika Kapolres tidak mampu bersikap humanis dan justru terkesan arogan, kami minta Kapolda maupun Kapolri mengambil langkah tegas,” kata Tajering
Di sisi lain, KOMRAD juga menyatakan tengah mempersiapkan pembentukan Distrik Persiapan Bombana sebagai langkah konsolidasi gerakan, khususnya dalam isu lingkungan hidup dan pendidikan.
