Sinjai,merahputihindonesia.com — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sinjai mendapat sorotan tajam dari Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) Sulawesi Selatan. Organisasi tersebut menilai ada sejumlah catatan serius dalam pelaksanaan program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu.
Program MBG yang berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional sejatinya dirancang untuk memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi seimbang. Dengan dukungan anggaran besar dari negara, program ini diharapkan menjadi pondasi lahirnya generasi sehat dan unggul.
Namun, berdasarkan hasil pemantauan KMPI di sejumlah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Sinjai, muncul dugaan ketidaksesuaian antara standar yang ditetapkan dengan kualitas sajian di lapangan.
Koordinator Aksi KMPI Sulsel, Wahid, menyebut pihaknya menemukan indikasi komposisi gizi yang dinilai belum seimbang, kualitas bahan makanan yang dipertanyakan, serta minimnya transparansi dalam proses distribusi.
“Ini bukan sekadar soal menu makanan. Ini tentang tanggung jawab terhadap masa depan generasi muda. Jika anggaran yang digelontorkan besar, maka kualitasnya pun harus sebanding,” tegas Wahid, Selasa (25/2/2026).
KMPI juga mendorong agar pengawasan keamanan pangan diperketat dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), guna memastikan setiap makanan yang dikonsumsi pelajar telah melalui proses uji kelayakan dan kontrol mutu yang jelas.
Sebagai bentuk keseriusan, KMPI mendesak beberapa langkah konkret:
1.Audit terbuka terhadap seluruh SPPG di Kabupaten Sinjai.
2.Transparansi penggunaan anggaran MBG di tingkat daerah.
3.Pemeriksaan menyeluruh oleh Dinas Kesehatan setempat.
4.Evaluasi hingga pencabutan izin bagi penyedia yang terbukti lalai.
KMPI menegaskan, program strategis nasional tidak boleh tercoreng akibat lemahnya pengawasan di daerah. Jika dugaan ini tidak segera diklarifikasi dan ditindaklanjuti, dikhawatirkan kepercayaan publik terhadap program unggulan pemerintah akan tergerus.
“Program ini sangat baik secara konsep. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dijaga agar manfaatnya dirasakan langsung oleh anak-anak sebagai penerima utama,” tutup Wahid.
Sorotan KMPI ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan publik adalah bagian penting dari kontrol demokrasi, demi memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat dan masa depan bangsa.
