Makassar – Merahputihindonesia.com – Dugaan praktik mafia BBM di Kabupaten Sinjai kembali mengemuka dan kali ini disorot tajam oleh Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) Sulawesi Selatan. Organisasi tersebut menduga adanya sindikat terstruktur yang memainkan penyaluran BBM bersubsidi dari SPBU-SPBU tertentu di Sinjai menuju wilayah Sulawesi Tenggara. KMPI menilai persoalan ini sudah pada tahap mengkhawatirkan karena diduga melibatkan oknum pelaku usaha hingga aparat yang seharusnya melakukan pengawasan.
Modus Penimbunan Makin Terang: Jeriken, Mobil Modifikasi, dan Jalur Pengiriman Misterius
Koordinator Aksi KMPI Sulsel, Wahid, mengungkapkan bahwa laporan masyarakat menunjukkan aktivitas yang tidak lagi dapat dianggap sebagai pelanggaran ringan. Berbagai temuan di lapangan memperlihatkan pengisian jeriken dalam jumlah besar, kendaraan yang secara rutin muncul di SPBU tertentu, hingga indikasi distribusi keluar daerah.
“Ini sudah bukan rahasia umum lagi. Jeriken berderet, mobil-mobil tertentu datang pada jam yang sama, dan petugas SPBU seolah tidak bisa berbuat apa-apa. Kami menduga ada jaringan mafia yang bekerja sistematis, bukan aktivitas individu,” beber Wahid dengan nada tegas.
Ia menilai pola tersebut menunjukkan adanya koordinasi antara pelaku lapangan dan oknum yang memiliki akses terhadap penyaluran BBM bersubsidi.
Dampak Langsung: Warga Kesulitan, Nelayan Merugi, Aparat Diduga Membiarkan
KMPI menilai, jika dugaan praktik penimbunan benar adanya, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil — terutama nelayan, petani, dan pelaku UMKM yang mengandalkan BBM subsidi untuk aktivitas harian mereka.
“Ketika BBM subsidi didistribusikan keluar daerah, otomatis pasokan lokal menjadi timpang. Nelayan kita tidak bisa melaut karena solar langka, petani kesulitan beroperasi, tapi mafia malah menumpuk keuntungan. Ini kejahatan ekonomi, bukan sekadar penyimpangan administratif,” tegas Wahid.
Lebih jauh, KMPI menuding adanya pembiaran oleh aparat penegak hukum di tingkat kabupaten. Ia menyebut, meski laporan masyarakat terus meningkat, penindakan tidak berjalan.
KMPI Desak Kapolda Sulsel
KMPI Sulsel secara tegas mendesak Kapolda Sulsel serta Ditreskrimsus untuk segera turun ke lapangan dan melakukan penyelidikan menyeluruh. Mereka meminta investigasi dilakukan dari depot BBM, SPBU-SPBU di Sinjai, hingga ke titik distribusi terakhir.
Tidak hanya itu, KMPI juga meminta Kapolda Sulsel untuk mencopot Kanit Tipiter dan Kasat Reskrim Polres Sinjai, karena diduga lalai dan membiarkan aktivitas ilegal tersebut terus berlangsung.
“Kami melihat adanya pembiaran sistematis. Ini mengkhawatirkan. Jika aparat di tingkat bawah tidak mampu atau tidak mau bertindak, maka Kapolda harus mengambil langkah tegas. Jika tidak juga digubris, KMPI siap menggelar aksi besar-besaran di Mapolda Sulsel,” tegas Wahid.
BBM Subsidi di Sulsel Capai 1,2 Juta KL: Kebocoran Jadi Ancaman Serius
Berdasarkan data BPH Migas tahun 2025, penyaluran BBM subsidi di Sulsel mencapai lebih dari 1,2 juta kiloliter per tahun. Dengan volume sebesar itu, kebocoran sekecil apapun dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas energi dan menyebabkan kekurangan pasokan di daerah tertentu.
“Jika ada BBM subsidi yang mengalir ke provinsi lain, itu bukan lagi kesalahan kecil itu pengkhianatan terhadap mandat subsidi negara,” lanjut Wahid.
KMPI menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga selesai. Jika Polda Sulsel dinilai lamban, maka laporan akan dibawa ke tingkat pusat.
“Kami siap melaporkan ke Mabes Polri dan Kementerian ESDM. Mafia BBM harus dilawan, bukan ditoleransi,” tutup Wahid.
