Makassar,Merahputihindonesia.com- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat (Korkom) Tamalate menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Keramat A.P. Pettarani, Kota Makassar, Senin (19/1/2026). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap menguatnya praktik politik dinasti serta wacana pemilihan kepala daerah oleh DPR yang dinilai mengancam kedaulatan rakyat.
Dalam aksi itu, massa HMI Korkom Tamalate menyoroti konsolidasi kekuasaan elite nasional yang dinilai semakin mempersempit ruang partisipasi publik. Praktik politik dinasti disebut berpotensi merusak prinsip demokrasi dan keadilan politik, khususnya di daerah.
Koordinator aksi HMI Korkom Tamalate, Danial, menyatakan demokrasi tidak boleh dikelola sebagai instrumen pelanggeng kekuasaan kelompok tertentu
“Kedaulatan rakyat hari ini berada dalam ancaman serius. Politik dinasti dan konsolidasi kekuasaan elite merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Demokrasi bukan warisan keluarga, melainkan hak seluruh rakyat Indonesia,” tegas Danial dalam orasinya.
Selain menolak politik dinasti, HMI Korkom Tamalate juga menyatakan sikap tegas menolak wacana maupun praktik pemilihan kepala daerah oleh DPR. Menurut mereka, mekanisme tersebut merupakan kemunduran demokrasi dan bertentangan dengan amanat konstitusi.
Mereka merujuk pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, serta Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Pemilihan kepala daerah oleh DPR dinilai berpotensi membuka ruang transaksi politik, memperkuat dominasi elite, serta menghilangkan hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung.
“Pemilihan kepala daerah oleh DPR bukan solusi, melainkan kemunduran demokrasi. Hak politik rakyat tidak boleh dirampas atas nama stabilitas atau efisiensi,” lanjut Danial.
Dalam pernyataannya, HMI Korkom Tamalate juga menyoroti potensi berkembangnya jejaring politik dinasti di Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut dinilai dapat melemahkan otonomi daerah serta mengancam independensi pemerintahan daerah dari kepentingan elite politik pusat.
Adapun tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut meliputi penolakan terhadap segala bentuk politik dinasti, penolakan kepala daerah yang dipilih oleh DPR, serta desakan kepada penyelenggara negara untuk konsisten menjalankan amanat UUD 1945.
HMI Korkom Tamalate menegaskan aksi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial. Mereka menyatakan akan terus mengawal demokrasi dan menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan kedaulatan rakyat.
“Selama demokrasi berada dalam ancaman, mahasiswa tidak boleh diam. Kami akan terus berada di ruang perjuangan,” tutup Danial.
