MerahPutihIndonesia.com – BULUKUMBA -Alih-alih menjadi momentum penghormatan bagi para petani yang kerap disebut sebagai “tulang punggung bangsa”, Hari Tani Nasional di Bulukumba justru berubah menjadi panggung perlawanan. Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) Bulukumba memastikan akan “mengepung” dua titik vital: kantor Bulog Bulukumba dan DPRD Bulukumba pada Rabu, 24 September 2025.
Aksi ini lahir dari akumulasi kekecewaan. Bagi KMPI, Bulog bukan lagi pelindung, melainkan problem terbesar yang menggerogoti petani. Mulai dari penyerapan gabah di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dugaan fee gelap antara oknum karyawan dengan mitra, hingga masuknya mitra luar daerah yang disebut-sebut merampas hak petani lokal.
Delapan Tuntutan KMPI: Serangan Langsung ke Jantung Bulog dan DPRD
Dalam pernyataan sikapnya, KMPI mengajukan delapan tuntutan tajam yang siap mengguncang Bulog dan DPRD:
1. Bulog wajib menyerap gabah petani sesuai HPP, tanpa permainan harga.
2. Bulog harus menindaklanjuti surat edaran Bappenas yang selama ini diabaikan.
3. Stop keterlibatan mitra luar daerah yang merugikan petani lokal.
4. Kepala Bulog wajib memeriksa oknum karyawan yang diduga menerima fee dari mitra.
5. DPRD harus memaksa Bulog memenuhi seluruh tuntutan petani.
6. DPRD segera membentuk tim khusus meninjau kondisi nyata petani di lapangan.
7. DPRD harus mengusut peredaran beras oplosan yang merusak nama Bulukumba.
8. Bulog wajib menuntaskan kekacauan administrasi internal yang merugikan banyak pihak.
“Ini bukan sekadar daftar formalitas. Ini jeritan sawah yang selama ini dibungkam,” tegas Arinal JENDLAP aksi
Jenderal Lapangan: Bulog Main Kotor, DPRD Hanya Jadi Penonton
Jenderal Lapangan Aksi, Arinal, melontarkan kritik pedas.
“Bagaimana mungkin Bulog yang seharusnya jadi penyangga pangan justru berubah jadi sarang permainan kotor? Gabah petani diabaikan, harga dipermainkan, sementara beras oplosan dibiarkan beredar. Kalau ini dibiarkan, negara sedang menggali kuburnya sendiri,” ujarnya.
Tak hanya Bulog, DPRD Bulukumba juga jadi sasaran tembak.
“DPRD jangan hanya tidur di kursi empuk. Mereka digaji dari uang rakyat, tapi ketika rakyat menjerit mereka bungkam. Kami muak dengan wakil rakyat yang pandai bicara di ruang rapat, tapi pengecut saat berhadapan dengan mafia pangan,” sindir Arinal tajam.
Gelombang Aksi Lebih Besar
KMPI menegaskan, aksi ini hanya pembuka. Jika tuntutan diabaikan, gelombang perlawanan akan meluas ke provinsi bahkan nasional.
“Kami tidak akan mundur. Kalau Bulog dan DPRD menutup telinga, kami siap kepung kantor provinsi, bahkan pusat. Petani bukan tumbal permainan mafia pangan. Negara ini berdiri di atas darah dan keringat mereka,” tutup Arinal.
Hari Tani Nasional 2025 di Bulukumba pun berubah menjadi cermin ironi. Alih-alih pesta penghormatan, justru lahir pekikan perlawanan. Pertanyaannya: sampai kapan Bulog dan DPRD terus mempermainkan nasib petani sambil mengumbar jargon kedaulatan pangan?
Penulis Ag
