Sinjai.Merahputihindonesia.com– Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan secara terbuka mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Negeri Sinjai dan Unit Tipidkor Polres Sinjai dalam menangani sejumlah dugaan kasus korupsi di Kabupaten Sinjai.
Sejumlah perkara yang telah lama mencuat ke ruang publik hingga kini dinilai berjalan di tempat. Belum ada penetapan tersangka, minim transparansi perkembangan perkara, dan belum terlihat kepastian hukum. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat: apakah proses hukum memang membutuhkan waktu panjang, atau ada faktor lain yang membuatnya terkesan melambat?
Koordinator Aksi KMPI Sulsel, Wahid, menyoroti dugaan korupsi pengadaan mesin ceklok di Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai yang disebut-sebut tengah ditangani Unit Tipidkor Polres Sinjai, namun belum menunjukkan progres signifikan. Selain itu, dugaan penyalahgunaan dana hibah juga dinilai menggantung tanpa arah penyelesaian yang jelas.
“Jangan sampai publik menilai aparat penegak hukum hanya tegas pada perkara kecil, tetapi ragu ketika perkara menyentuh pejabat atau lingkar kekuasaan,” tegas Wahid.
Menurut KMPI Sulsel, lambannya penanganan kasus bukan sekadar persoalan administratif atau teknis, melainkan menyangkut marwah dan integritas institusi penegak hukum. Mereka mendesak agar aparat menyampaikan secara terbuka kepada publik jika memang tidak ditemukan unsur pidana. Sebaliknya, jika telah mengantongi bukti kuat, penetapan tersangka diminta segera diumumkan.
KMPI menilai, transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik. Ketika perkara dugaan korupsi berlarut-larut tanpa kejelasan, ruang spekulasi dan ketidakpercayaan akan semakin melebar.
Sebagai bentuk kontrol sosial, KMPI Sulsel memberikan ultimatum moral kepada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Polres Sinjai untuk segera memaparkan perkembangan penanganan kasus-kasus tersebut secara terbuka kepada masyarakat.
Jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan yang dinilai signifikan dan transparan, KMPI menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.
“Hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika tidak, rakyat yang akan bersuara,” tutup Wahid.
