Bulukumba,Merahputihindonesia.com – Mandeknya dialog antara massa aksi dan pemerintah daerah dalam demonstrasi di Panggung Aspirasi dinilai telah mencoreng marwah ruang partisipasi publik. Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) Bulukumba menilai absennya pejabat terkait sebagai bentuk kegagalan struktural dalam merespons aspirasi rakyat.
Dalam aksi tersebut, tidak satu pun perwakilan dinas maupun pejabat yang memiliki kewenangan hadir untuk menemui massa, khususnya terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi itu memicu kritik keras dari kalangan aktivis KMPI.
Aktivis DPK KMPI Bulukumba, Angga Renaldi, menilai Panggung Aspirasi telah kehilangan legitimasi moral ketika tidak diiringi dengan kehadiran penanggung jawab kebijakan. Menurutnya, ruang aspirasi tanpa keberanian bertanggung jawab hanya akan menjadi formalitas kosong.
“Ini bukan sekadar kekecewaan aksi. Ini soal marwah. Ketika rakyat datang menyampaikan aspirasi dan pemerintah memilih tidak hadir, maka Panggung Aspirasi berubah menjadi simbol pembiaran,” ujar Angga.
Angga secara tegas mendesak pencopotan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bulukumba. Ia menilai kedua pejabat tersebut gagal menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, dan tanggung jawab moral atas kebijakan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Menurut KMPI, Dinas Kesehatan memiliki peran strategis dalam pengawasan kualitas dan pelaksanaan Program MBG, sementara Kesbangpol bertanggung jawab memastikan ruang demokrasi dan aspirasi publik berjalan sebagaimana mestinya. Ketidakhadiran keduanya dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap fungsi jabatan.
“Kalau pejabat tidak mampu hadir dan menjelaskan kebijakan di hadapan rakyat, maka patut dipertanyakan kelayakan mereka memimpin institusi publik,” lanjut Angga.
KMPI menegaskan bahwa Program MBG merupakan kebijakan strategis nasional yang tidak boleh dijalankan tanpa transparansi dan pengawasan ketat di daerah. Mereka mengingatkan bahwa program yang menyangkut pemenuhan gizi masyarakat berpotensi menyimpang jika tidak dikawal secara terbuka.
Hingga aksi berakhir, massa tidak mendapatkan satu pun klarifikasi resmi dari pihak pemerintah daerah. Jenderal Lapangan akhirnya menarik seluruh massa sebagai bentuk protes atas sikap diam aparat birokrasi.
DPK KMPI Bulukumba menyatakan akan terus melakukan konsolidasi dan aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti. Mereka menegaskan, pembiaran terhadap aspirasi rakyat hanya akan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
“Ruang aspirasi tanpa tanggung jawab bukan demokrasi. Itu pengingkaran,” tutup Angga.
