Makassar,Merahputihindonesia.com– Gelombang sorotan publik kembali mengarah ke institusi kepolisian. Dugaan penembakan terhadap seorang pemuda di Makassar yang melibatkan oknum perwira polisi memicu tanda tanya besar sekaligus kegelisahan masyarakat.
Merespons hal tersebut, Markas Pusat KMPI angkat suara. Dalam pernyataan resminya, organisasi tersebut mendesak Komisi III DPR RI untuk segera mengambil langkah tegas dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan memanggil jajaran Polrestabes Makassar serta unsur Propam guna memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik.
Ketua Markas Pusat KMPI, Arinal Hidayat, menegaskan bahwa transparansi adalah harga mati dalam penanganan kasus yang menyangkut aparat penegak hukum.
“Jangan sampai muncul kesan pembiaran, apalagi upaya menutup-nutupi. Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sedang berada di titik krusial. Ini momentum pembuktian,” tegas Arinal.
KMPI menilai, pengawasan dari parlemen melalui Komisi III DPR RI menjadi penting demi memastikan proses hukum berjalan profesional, objektif, dan tanpa intervensi.
Tak hanya itu, KMPI juga menyinggung kasus sebelumnya di lingkungan Polda Sulawesi Selatan yang menyisakan duka mendalam. Menurut mereka, rangkaian peristiwa ini bukan sekadar insiden terpisah, melainkan sinyal kuat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal dan kultur di tubuh institusi.
“Belum reda luka atas kasus sebelumnya, kini publik kembali dihadapkan pada dugaan penembakan warga sipil. Ini alarm serius bagi reformasi kepolisian,” lanjutnya.
Markas Pusat KMPI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan kasus ini. Mereka menyerukan pembenahan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas, serta keterbukaan informasi sebagai langkah mendesak untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Kasus ini kini menjadi ujian besar: apakah penegakan hukum mampu berdiri tegak tanpa pandang bulu, atau justru kembali menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat?
