Makassar,Merahputihindonesia.com –– Di bawah terik matahari yang menggantung di langit Makassar, simpang Hertasning–Pettarani berubah menjadi ruang gema bagi suara-suara yang merasa tak lagi terwakili. Rabu (4/3/2026), Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) menjejakkan kaki di aspal kota, membawa spanduk, poster, dan satu pesan yang mereka yakini lahir dari kegelisahan rakyat.
Aksi itu bukan sekadar barisan massa dan pengeras suara. Ia menjelma menjadi panggung kritik terbuka terhadap jalannya pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di antara kibaran spanduk bertuliskan “Rakyat Bersatu Gulingkan
Prabowo-Gibran” dan “Bebaskan Seluruh Tahanan Politik”, para orator silih berganti menyampaikan pandangan mereka tentang arah kebijakan negara.
Jenderal Lapangan KP-GRD, Varin Smaun, dalam orasinya menilai sejumlah kebijakan pemerintah perlu ditinjau ulang. Ia menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya menimbulkan konsekuensi anggaran pada sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.
“Ketika satu program dipaksakan menjadi prioritas tunggal, jangan sampai sektor-sektor vital justru melemah. Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi bangsa,” tegasnya di hadapan peserta aksi.
Tak hanya itu, KP-GRD juga menyinggung pentingnya reformasi institusi penegak hukum dan militer. Mereka mendesak agar agenda reformasi Polri dan TNI dijalankan secara konsisten, transparan, dan berpihak pada prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Bagi mereka, supremasi sipil dan kepastian hukum adalah tiang penyangga republik yang tak boleh retak.
Dalam barisan tuntutan yang mereka bacakan, KP-GRD menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, mulai dari isu ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga pengesahan sejumlah rancangan undang-undang. Mereka juga menuntut penegakan hukum atas dugaan pelanggaran HAM dan penghentian kriminalisasi terhadap aktivis.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib hingga selesai. Di simpang jalan yang padat itu, suara-suara perbedaan pandangan bertemu dalam ruang demokrasi—mengingatkan bahwa republik ini dibangun bukan hanya oleh kekuasaan, tetapi juga oleh keberanian untuk menyampaikan pendapat.
Di Makassar hari itu, jalanan bukan sekadar jalur lalu lintas. Ia menjadi saksi bahwa kritik, betapapun tajamnya, tetap menemukan tempatnya dalam denyut demokrasi Indonesia.
