MerahPutihIndonesia.com – Kabupaten Sinjai kembali diguncang isu serius: mafia BBM subsidi dan tambang liar disebut-sebut semakin leluasa beroperasi, seolah tanpa tersentuh hukum. Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) Sulawesi Selatan pun angkat bicara, menuding Polres Sinjai gagal menjaga marwah institusi kepolisian.
Tambang Ilegal Beroperasi Tanpa Rasa Takut
Wahid, Koordinator Aksi KMPI Sulsel, menegaskan bahwa praktik tambang ilegal di beberapa titik sudah menjadi rahasia umum. Aktivitas galian C diduga berlangsung bebas di Kecamatan Sinjai Timur dan Sinjai Tengah. “Tambang-tambang itu bukan sembunyi-sembunyi, tapi terang-terangan. Anehnya, aparat seolah menutup mata. Ini bukti nyata lemahnya penindakan,” tegas Wahid dengan nada geram.
Padahal, dampak dari tambang liar sangat jelas: merusak lingkungan, mengancam ekosistem, hingga menimbulkan kerugian sosial-ekonomi jangka panjang. Ironisnya, kerusakan itu seolah dianggap angin lalu oleh penegak hukum setempat.
Mafia Solar Subsidi: Rakyat Menderita, Oknum Berpesta
Tak berhenti di tambang, KMPI juga menyoroti mafia solar subsidi yang semakin menggurita. Aktivitas pengisian solar dengan jerigen-jerigen besar di sejumlah SPBU, seperti SPBU Litha, SPBU Samataring, hingga SPBU di Jalan Persatuan Raya, diduga terjadi hampir setiap hari. Truk dan pick up bermuatan jerigen antre seakan tanpa pengawasan, menyedot BBM bersubsidi dalam jumlah besar.
“Solar subsidi itu hak masyarakat kecil, terutama nelayan. Tapi hari ini yang terjadi justru sebaliknya: mafia menyedotnya, rakyat hanya gigit jari. Dan aparat? Diam. Bahkan ada dugaan ada ‘restu’ dari oknum,” sindir Wahid.
Menurutnya, pola permainan mafia solar di Sinjai terlalu kasar untuk tidak terlihat. “Kalau aparat serius, dalam sehari saja bisa terbongkar. Pertanyaannya: kenapa dibiarkan?” tambahnya.
Desakan Tegas ke Polda Sulsel
Atas kondisi itu, KMPI Sulsel mendesak Kapolda Sulsel untuk turun tangan langsung. Tidak hanya menertibkan mafia tambang dan BBM, tapi juga melakukan evaluasi internal terhadap jajaran Polres Sinjai.
“Kapolda tidak boleh diam. Evaluasi total harus dilakukan. Kasat Reskrim dan Kanit Tipiter Polres Sinjai sudah jelas gagal menjalankan tugas. Kalau tidak dicopot, maka publik akan menilai ada pembiaran terstruktur di tubuh kepolisian,” tegas Wahid.
Pertaruhan Kredibilitas Polisi
Bagi KMPI, masalah ini bukan sekadar tambang liar atau solar subsidi, tapi menyangkut kredibilitas institusi kepolisian di mata rakyat. “Publik hanya akan percaya pada kepolisian jika ada bukti nyata: mafia diberantas, lingkungan diselamatkan, hak rakyat kecil dilindungi. Tanpa itu, kepercayaan akan runtuh,” tutup Wahid.
