MerahPutihIndonesia.com – Makassar – Fajar belum lama merekah ketika sebuah mobil pickup berhenti di halaman SPBU Samataring, Kecamatan Sinjai Timur. Di bak belakangnya, puluhan jeriken kosong sudah disiapkan. Tak lama berselang, jeriken-jeriken itu terisi penuh solar subsidi, lalu ditutupi terpal seolah hanya barang biasa. Pemandangan semacam ini, menurut kesaksian warga, bukan kejadian tunggal. Ia sudah menjadi rutinitas yang berlangsung hampir tanpa gangguan.
Fenomena ini kian menguatkan dugaan adanya jaringan mafia BBM subsidi di Kabupaten Sinjai. Laporan masyarakat yang dihimpun Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) Sulawesi Selatan menyebut, praktik serupa juga terjadi di SPBU 74.926.45 dan 74.926.03 di Kecamatan Sinjai Utara. Dari SPBU inilah BBM subsidi diduga keluar dalam jumlah besar, lalu diselundupkan melalui jalur laut di Pelabuhan Sinjai.
Laporan yang Berulang, Respons yang Mandek
Koordinator Aksi KMPI Sulsel, Wahid, menegaskan bahwa pihaknya telah berulang kali melaporkan temuan ini ke Polres Sinjai, baik lewat demonstrasi di jalanan maupun audiensi resmi dengan unit Reskrim. Namun, hasilnya tak pernah memuaskan.
“Kasus ini seakan dibiarkan membusuk. Padahal, bukti visual dan laporan masyarakat sangat jelas. Kami menduga SPBU-SPBU tertentu telah menjadi bagian dari rantai mafia BBM. Tetapi penindakan hukum seperti berhenti di meja Polres,” tegas Wahid.
Subsidi untuk Rakyat, Bukan untuk Mafia
BBM subsidi seharusnya menjadi penyangga hidup nelayan, petani, dan rakyat kecil. Namun di lapangan, mereka justru sering harus antre panjang atau bahkan pulang dengan jerigen kosong karena pasokan habis. Ironisnya, di waktu bersamaan, mobil-mobil pickup dengan jeriken bisa bebas keluar-masuk SPBU membawa solar dalam jumlah besar.
“Negara menggelontorkan triliunan rupiah untuk subsidi energi. Tetapi siapa yang menikmatinya di Sinjai? Rakyat kecil atau mafia? Inilah pertanyaan yang harus dijawab dengan tindakan, bukan dengan diam,” tambah Wahid.
Desakan KMPI ke Polda Sulsel
Atas situasi ini, KMPI Sulsel mendesak Ditreskrimsus Polda Sulsel untuk segera turun tangan. Tidak hanya menyelidiki tiga SPBU yang disebut-sebut terlibat, tetapi juga memeriksa Kanit Tipiter dan Kasat Reskrim Polres Sinjai yang dianggap gagal memberantas praktik ilegal ini.
“Jika Polres mandek, Polda harus ambil alih. Jangan biarkan mafia BBM merajalela. Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi kejahatan ekonomi yang merugikan negara dan rakyat sekaligus mempermalukan penegakan hukum,” tutup Wahid.
Mafia yang Tak Boleh Dibiarkan
Bagi KMPI, persoalan BBM subsidi bukan sekadar soal solar dan pertalite. Ia adalah soal keadilan: tentang siapa yang berhak atas subsidi negara dan siapa yang selama ini merampoknya. Jika aparat menutup mata, maka rakyat akan terus menjadi korban, dan mafia akan semakin berani menunjukkan wajahnya.
Penulis: Zul Fajri
Penerbit: Redaksi
