Merahputihindonesia.com-Bulukumba, 13 September 2025 – Gagasan ekonomi kerakyatan kembali mengemuka sebagai kritik atas model pembangunan yang dinilai hanya menyejahterakan segelintir kalangan. Menurut pemerhati sosial, Sam Prakoso, ekonomi kerakyatan bukanlah soal bantuan atau karitas semata, melainkan perjuangan struktural untuk mengembalikan kendali ekonomi ke tangan rakyat.
Sam menilai, berbagai kebijakan negara masih cenderung berpihak pada pemilik modal besar, sementara rakyat pekerja hanya menerima program jangka pendek seperti bantuan sosial atau kredit mikro. Ia menegaskan, langkah tersebut justru memperpanjang ketergantungan struktural masyarakat kecil.
“Bantuan pangan, uang tunai, atau subsidi sekolah memang meringankan, tapi tidak menyelesaikan akar persoalan. Negara harus berani membongkar relasi kuasa ekonomi yang timpang,” ungkapnya.
Tantangan Warisan Kolonial
Sam menyebut warisan kolonial masih terasa hingga kini, di mana rakyat kerap ditempatkan hanya sebagai objek belas kasihan. Tanah dikuasai korporasi, harga panen ditentukan tengkulak, dan akses pasar dibatasi sistem logistik yang timpang.
“Pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan lewat angka PDB justru menambah keuntungan korporasi, sementara rakyat kehilangan ruang hidup,” katanya.
Peran Koperasi dan Reforma Agraria
Untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan, Sam menekankan pentingnya koperasi sebagai pilar demokratisasi ekonomi. Koperasi, menurutnya, harus diberi dukungan regulasi, fiskal, dan infrastruktur agar mampu bersaing dengan modal besar.
Ia juga mendorong pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan sebagai amanat konstitusi yang kerap disabotase. Tanah, kata dia, harus dikembalikan kepada penggarap, dan pasar ditata ulang oleh komunitas rakyat agar keuntungan tidak berhenti di tangan segelintir pihak.
Seruan Politik Anggaran
Sam menegaskan, negara tidak boleh netral dalam konflik antara rakyat dan pemilik modal. Netralitas justru bentuk keberpihakan terselubung kepada pihak yang kuat.
“Anggaran harus diarahkan untuk memperkuat produksi rakyat, bukan sekadar memberi insentif pada investor besar. Pajak progresif juga perlu diarahkan untuk mendukung koperasi dan pertanian rakyat,” tegasnya.
Ekonomi Rakyat sebagai Jalan Kemerdekaan
Menurut Sam, ekonomi kerakyatan menolak pertumbuhan instan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Sebaliknya, ia menuntut keberanian moral, kesetiaan politik, serta kerja kolektif melalui koperasi dan distribusi adil.
“Ekonomi kerakyatan bukan sekadar harapan, tapi jalan nyata untuk mengembalikan republik ke tangan rakyat itu sendiri,” pungkas Sam.
