MerahPutihIndonesia.Com – Bulukumba – Tahun 2026 belum dimulai, namun tanda-tanda ketidakpastian sudah mengetuk pintu. Pemerintah pusat resmi memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan dalam RAPBN 2026. Dari proyeksi Rp864,1 triliun pada 2025, anggaran itu menyusut drastis menjadi Rp650 triliun, atau anjlok 24,8 persen.
Pemangkasan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Bagi Kabupaten Bulukumba, anggaran yang biasanya menjadi tulang punggung pembangunan daerah ikut terseret. TKD untuk Bulukumba ditetapkan hanya Rp1,014 triliun, turun sekitar Rp265 miliar dibandingkan 2025 yang mencapai Rp1,280 triliun. Angka itu setara dengan hilangnya beberapa proyek infrastruktur, program pemberdayaan ekonomi, hingga jaring pengaman sosial yang mestinya menopang rakyat kecil.
Sam Prakoso: Kreatif atau Tersingkir
Menanggapi realitas tersebut, Sam Prakoso, pemerhati kebijakan publik di Bulukumba, menyampaikan pesan yang tajam. Menurutnya, pemangkasan ini justru harus menjadi cambuk bagi birokrasi agar lebih inovatif.
“Semua dinas wajib fokus pada program prioritas. Jangan lagi ada kegiatan seremonial yang hanya menghabiskan anggaran. Bahkan DPRD juga harus lebih kreatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi. Kalau tidak, kita akan terjebak dalam rutinitas tanpa hasil nyata,” ujarnya.
Relasi Politik Bupati: Tameng di Tengah Badai
Sam menegaskan bahwa Bulukumba masih beruntung. Bupatinya dikenal punya jaringan politik yang luas di level provinsi maupun pusat. Hubungan yang cair dengan berbagai kementerian kerap memberi keuntungan tersendiri dalam memperoleh program tambahan atau akses proyek strategis.
“Syukurlah bupati punya relasi politik yang kuat, sehingga kita tidak perlu terlalu panik. Lihat saja, dengan serapan anggaran yang minim sekalipun, ia mampu membangun gedung mewah dan menuntaskan beberapa ruas jalan,” Tegas Sam
2026: Ekonomi Lesu, Pertanian Jadi Tumpuan
Prediksi ekonomi nasional pada 2026 juga tidak sepenuhnya menggembirakan. Lesunya harga komoditas, tekanan inflasi, dan ketidakpastian global diperkirakan memberi dampak signifikan. Untuk Bulukumba, sektor pertanian diyakini tetap menjadi jangkar ketahanan ekonomi.
“Dengan memprioritaskan program pertanian, efek buruk pemangkasan TKD bisa diminimalisir. Karena sektor ini langsung bersentuhan dengan mayoritas masyarakat,” ungkap Sam Prakoso.
Namun tantangannya jelas: apakah Pemkab berani menata ulang prioritas anggaran dengan menempatkan pertanian sebagai sektor utama, atau justru tergoda dengan proyek-proyek seremonial yang lebih menguntungkan secara politik jangka pendek?
Tes Moral Birokrasi
Pemangkasan TKD ini, lanjut Sam, ibarat cermin yang memperlihatkan kualitas manajemen pemerintahan daerah. Di era kelimpahan anggaran, pemborosan sering tersamarkan. Tapi saat kran anggaran pusat mengecil, publik bisa menilai dengan jernih: siapa pejabat yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat, dan siapa yang sekadar mencari pencitraan.
“2026 adalah tes moral. Apakah birokrasi kita berani berinovasi, atau sekadar mengeluh dan menyalahkan pusat,” pungkasnya.
Penulis Zul Fajri
Penerbit Redaksi
