Makassar – MerahPutihindonesia.com – Dugaan praktik penimbunan dan penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Sinjai semakin menyeruak dan tak bisa lagi ditutup-tutupi. Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) Sulawesi Selatan resmi menggeruduk Markas Polda Sulsel pada Jumat (21/11/2025), menuntut Kapolda Sulsel turun tangan membongkar jaringan mafia migas yang diduga melibatkan oknum pengusaha, aparat lokal, hingga pengelola SPBU tertentu yang menjadi pusat distribusi ilegal.
Ratusan massa yang dipimpin langsung oleh Wahid, Koordinator DPW KMPI Sulsel, membentangkan spanduk desakan penegakan hukum dan menggelar orasi tajam yang mengecam lambannya aparat dalam mengusut dugaan penimbunan Solar Subsidi di Sinjai. Fokus tuntutan KMPI mengarah pada SPBU 74-926-02 di Kecamatan Sinjai Timur, yang di duga menjadi gerbang utama aliran BBM subsidi ke jaringan mafia yang memanfaatkan celah distribusi dan lemahnya pengawasan.
Modus Operandi: Solar Subsidi Disedot Miliaran Rupiah dari SPBU, Ditimbun di Gudang Gelap, Disebar ke Lintas Provinsi
Dari hasil investigasi lapangan dan temuan warga, pola penyelundupan ini diduga berlangsung sistematis dan berkelanjutan. Sejumlah oknum menggunakan kendaraan pickup modifikasi yang dilengkapi puluhan jeriken dan tangki siluman—berkapasitas lebih dari 1.000 liter—untuk melakukan pengisian berulang di SPBU 74-926-02.
Solar subsidi itu kemudian dikumpulkan di gudang tersembunyi yang diduga berada di area pedalaman Sinjai Timur, sebelum diangkut melalui jalur laut ke Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, menggunakan kapal kecil tak berizin.
“Ini bukan transaksi biasa. Ini operasi besar. Kami menduga ada jaringan mafia yang bekerja rapi, terlindungi oleh oknum pemilik modal hingga aparat lokal. Tidak mungkin kegiatan sebesar ini lolos dari pantauan hukum tanpa ada pembiaran,” tegas Wahid dalam orasinya.
KMPI Soroti Pembiaran Aparat: Minta Propam Usut Kasat Reskrim dan Kanit Tipiter Polres Sinjai
KMPI secara terang-terangan menuding adanya dugaan pembiaran oleh aparat penegak hukum di tingkat daerah. Menurut mereka, laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan pengisian jeriken di SPBU dan perpindahan BBM ke lokasi tersembunyi sudah lama beredar, namun tidak pernah ditindak serius.
“Kami mendesak Paminal Propam Polda Sulsel untuk memeriksa Kasat Reskrim Polres Sinjai dan Kanit Tipiter. Jika terbukti ada pembiaran, maka integritas hukum telah dikorbankan demi kepentingan mafia migas,” ujar Wahid lantang.
Menurut KMPI, pembiaran semacam ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, tetapi juga memberi ruang bagi mafia untuk semakin kuat, berani, dan leluasa memainkan bisnis ilegal yang mengorbankan hak rakyat kecil.
Dampak Sosial: Nelayan Terjebak, Petani Tersendat, Mafia Makin Berjaya
Kelangkaan solar tak bisa lagi dianggap sebagai persoalan teknis. Bagi KMPI, ini adalah bentuk nyata dari kejahatan ekonomi terstruktur yang menjarah hak masyarakat kecil. Nelayan tak bisa melaut akibat sulitnya mengakses BBM subsidi. Petani tak mampu mengoperasikan mesin pertanian. Transportasi lokal ikut lumpuh. Di sisi lain, para pelaku penimbunan BBM diduga menangguk keuntungan hingga miliaran rupiah.
“Mafia BBM ini bukan sekadar merusak ekonomi. Mereka merampas kesejahteraan, merusak keadilan, dan menggadaikan masa depan daerah hanya demi keuntungan segelintir orang,” tambah Wahid dengan nada tegas.
