KMPI Bulukumba Tolak Syuting Film Baim Wong di Apparalang, Soroti Dugaan Pungli dan Desak Polres Tuntaskan Kasus
Bulukumba,Merahputihindonesia.com– Di tengah berlangsungnya proses syuting film terbaru yang dibintangi sekaligus diproduseri oleh Baim Wong di Wisata Tebing Apparalang, Desa Ara, Kecamatan Bontobahari, Ketua DPK Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) Bulukumba, Amar Ma’ruf, menyatakan sikap tegas menolak penggunaan kawasan tersebut sebagai lokasi pengambilan gambar selama berbagai persoalan hukum yang menyelimutinya belum memperoleh kejelasan.
Menurut Amar Ma’ruf, promosi pariwisata melalui industri perfilman memang patut diapresiasi. Namun, promosi tidak boleh mengubur pertanyaan publik yang hingga hari ini masih menunggu jawaban dari negara.
“Kami tidak menolak film. Kami tidak menolak karya seni. Yang kami tolak adalah ketika sebuah lokasi dipoles seolah tanpa persoalan, padahal masih menyisakan tanda tanya besar mengenai legalitas, dugaan pungutan liar, dan penanganan perkara yang belum tuntas,” tegasnya.
Amar Ma’ruf menyinggung informasi yang sebelumnya beredar luas, termasuk pemberitaan dan unggahan akun Instagram Makassar_info, yang memuat pernyataan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Bulukumba bahwa Wisata Apparalang disebut belum mengantongi izin operasional dan pungutan di lokasi tersebut disebut masih dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli).
Menurutnya, apabila informasi tersebut belum diklarifikasi atau diperbarui secara resmi, maka pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai status hukum pengelolaan kawasan wisata tersebut.
Lebih jauh, Amar Ma’ruf mengingatkan bahwa belum lama ini kawasan Wisata Apparalang menjadi lokasi meninggalnya seorang pengunjung. Karena itu, ia menilai tidak pantas jika lokasi tersebut lebih dahulu disorot lampu kamera, sementara berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik belum memperoleh kepastian.
“Jangan biarkan sorotan kamera mengalahkan sorotan terhadap penegakan hukum. Jangan jadikan keindahan alam sebagai tirai yang menutupi dugaan pelanggaran dan persoalan yang masih menunggu penyelesaian,” ujarnya.
Atas dasar itu, DPK KMPI Bulukumba mendesak Polres Bulukumba untuk menuntaskan penyelidikan atas peristiwa yang terjadi di Wisata Apparalang secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta mengusut dugaan pungutan liar apabila terdapat laporan atau bukti yang mengarah pada adanya pelanggaran hukum.
“Kami mendesak Polres Bulukumba menuntaskan seluruh penanganan perkara yang berkaitan dengan Wisata Apparalang secara terbuka dan tanpa pandang bulu. Jangan sampai muncul kesan bahwa suatu perkara dibiarkan berlarut-larut, sementara promosi terus berjalan. Hukum tidak boleh kalah oleh kepentingan apa pun,” tegas Amar Ma’ruf.
Ia menegaskan, DPK KMPI Bulukumba meminta agar aktivitas syuting film di Wisata Apparalang ditunda hingga terdapat kejelasan mengenai status legalitas pengelolaan kawasan tersebut serta penanganan dugaan pelanggaran hukum yang menjadi perhatian publik.
“Pariwisata yang besar bukan diukur dari banyaknya kamera yang datang, tetapi dari keberanian menegakkan hukum. Sebab, ketika keadilan masih mencari jalannya, tepuk tangan penonton tidak akan pernah mampu menutupi suara masyarakat yang menuntut kebenaran,” tutup Amar Ma’ruf.
