BULUKUMBA,MERAHPUTIHINDONESIA.COM , Pelayanan di Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba, kembali menjadi sorotan. Selain keluhan mengenai fasilitas pelayanan penumpang, muncul pula dugaan praktik percaloan tiket yang disebut berkedok agen tiket.
Dugaan tersebut disebut melibatkan dua orang. Sorotan juga mengarah pada keberadaan sejumlah pihak yang disebut bukan bagian dari ASDP, namun diduga beraktivitas di dalam kantor PT ASDP. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai kewenangan dan aktivitas mereka dalam proses pelayanan serta penjualan tiket.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah dugaan harga tiket dan biaya administrasi yang dinilai tinggi. Apabila terdapat perbedaan antara tarif resmi dengan jumlah pembayaran yang dibebankan kepada penumpang, hal tersebut dinilai perlu diperiksa secara transparan.
Di tengah persoalan tersebut, keluhan mengenai fasilitas Pelabuhan Bira juga beredar di media sosial. Seorang penumpang mengaku menemukan sejumlah fasilitas yang dinilai masih perlu mendapat perhatian, khususnya kondisi toilet dan ketersediaan air di ruang tunggu.
Dalam unggahan tersebut, penumpang menyebut aliran air di ruang tunggu tidak lancar. Bahkan, untuk kebutuhan berwudu, warga disebut harus membeli air mineral.
Keluhan tersebut kemudian menambah sorotan terhadap kualitas pelayanan di Pelabuhan Bira yang menjadi salah satu akses penyeberangan penting menuju Kepulauan Selayar.
Dewan Pembina KMPI, Andi Muji, meminta Tim Saber Pungli segera turun langsung ke Pelabuhan Bira untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Kami meminta Tim Saber Pungli untuk segera turun langsung ke Pelabuhan Bira dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan pelayanan publik untuk kepentingan pribadi, baik melalui praktik percaloan maupun pungutan yang tidak sesuai ketentuan,” ujar Andi Muji.
Menurutnya, keberadaan pihak-pihak yang disebut bukan bagian dari ASDP tetapi dapat beraktivitas di dalam kantor dan terlibat dalam proses pelayanan tiket juga perlu mendapat penjelasan.
“Kalau memang ada pihak yang bukan bagian dari ASDP tetapi bisa beraktivitas di dalam kantor dan ikut dalam proses pelayanan tiket, tentu ini harus dijelaskan. Siapa mereka, apa kewenangannya, dan bagaimana mekanisme mereka dalam melakukan pelayanan kepada penumpang harus transparan,” tegasnya.
Andi Muji juga meminta adanya kejelasan mengenai tarif tiket dan biaya administrasi yang dibebankan kepada masyarakat.
“Penumpang harus mengetahui berapa tarif resmi yang sebenarnya dan tidak boleh dibebani biaya yang tidak jelas,” katanya.
Selain persoalan tiket, ia menilai keluhan mengenai fasilitas umum di pelabuhan juga tidak boleh diabaikan.
“Keluhan mengenai toilet, air di ruang tunggu, dan fasilitas lainnya jangan dianggap sepele. Ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap pihak pengelola segera melakukan evaluasi dan memberikan pelayanan yang layak,” lanjut Andi Muji.
Meski demikian, Andi Muji menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan dan meminta seluruh dugaan tersebut dibuktikan melalui proses pengecekan di lapangan.
“Kami tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan. Karena itu, kami meminta aparat dan instansi terkait turun ke lapangan untuk memastikan apakah dugaan tersebut benar atau tidak. Kalau terbukti, harus ada tindakan tegas. Kalau tidak terbukti, juga harus dijelaskan kepada publik agar tidak menimbulkan keresahan,” pungkasnya.
Catatan: Dugaan percaloan, pungutan, serta kondisi fasilitas dalam berita ini perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait agar pemberitaan tetap berimbang dan tidak menganggap dugaan sebagai fakta yang telah terbukti.
