BULUKUMBA,Merahputihindonesia.com — Proyek revitalisasi SDN 212 Bontobangun dengan anggaran sekitar Rp1,23 miliar menyisakan sejumlah pertanyaan. Papan informasi tak memuat seluruh data, dokumen proyek justru disimpan di lemari, sementara keselamatan pekerja dan kualitas bangunan ikut dipertanyakan.
Saat dikonfirmasi Jumat (14/8/2026), Kepala Sekolah Ansar mengakui informasi waktu pelaksanaan proyek sebenarnya ada, tetapi tidak dicantumkan. Alasannya, informasi diberikan ketika ada yang bertanya.
“Nanti orang bertanya baru dikasih tahu,” ujar Ansar.
Dokumen desain, rencana kerja hingga progres proyek juga disebut tidak dipajang di lokasi.
“Disimpan di lemari, dikasih map, dilihat tukang setiap saat,” katanya.
Alasan lain kemudian muncul. Ansar menyebut pemasangan seluruh informasi merupakan arahan pengawas karena papan tidak cukup dan dikhawatirkan terkena hujan. Soal tanggal pelaksanaan yang kosong, ia mengatakan spanduk sudah terlanjur dibuat.
Dua alasan itu menyisakan pertanyaan: mengapa informasi proyek yang menggunakan uang publik justru harus menunggu publik bertanya untuk bisa mengetahuinya?
Ketua DPK KMPI Bulukumba, Amar Ma’ruf, menilai transparansi proyek tidak boleh berhenti pada dokumen yang disimpan di dalam lemari.
“Kalau informasinya ada, kenapa masyarakat harus bertanya dulu baru diberi tahu? Ini uang publik. Publik berhak mengetahui dan mengawasi,” tegas Amar.
Sorotan KMPI tidak hanya soal keterbukaan. Aktivitas pekerja di bagian rangka bangunan juga menjadi perhatian, terutama terkait keselamatan kerja. KMPI meminta pihak terkait memastikan pekerja dibekali perlindungan dan perlengkapan keselamatan sesuai risiko pekerjaan.
Kualitas bangunan pun tak luput dari sorotan. Amar meminta hasil pekerjaan diperiksa dan dipastikan sesuai RAB, spesifikasi teknis, volume serta standar mutu yang ditetapkan.
“Jangan hanya melihat proyek dari nilai anggarannya. Kita harus melihat apa yang dibangun, bagaimana kualitasnya, dan bagaimana pekerjanya diperlakukan. Bangunan sekolah ini akan digunakan anak-anak, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan,” ujarnya.
DPK KMPI Bulukumba mendesak pihak terkait melakukan pengawasan menyeluruh terhadap proyek tersebut, mulai dari transparansi informasi, pelaksanaan pekerjaan, keselamatan pekerja hingga kualitas fisik bangunan.
Amar menegaskan KMPI Bulukumba tidak akan berhenti pada sorotan hari ini.
“DPK KMPI Bulukumba akan terus mengawal proyek ini. Kami akan melihat progresnya, kualitas pekerjaannya, keselamatan pekerjanya, dan keterbukaan informasinya. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, kami akan pertanyakan,” tegasnya.
Sebab, bagi KMPI, proyek dengan uang rakyat tidak semestinya menjadi urusan segelintir orang.
“Kalau uangnya dari rakyat, maka pengawasannya juga milik rakyat.”
Artikel dan foto dihimpun dari pemberitaan Mabes News dan dikembangkan sebagai bahan sorotan DPK KMPI Bulukumba.
