BULUKUMBA,Merahputihindonesia.com — Dukungan terhadap agenda pemerintah mewujudkan swasembada pangan datang dari Koordinator PERPADI Wilayah V yang meliputi Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, dan Selayar, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gelora Bulukumba.
Namun, di balik apresiasi itu, terselip satu pertanyaan yang dianggap mendesak: jika harga beras ingin dikendalikan, mengapa harga gabah sebagai bahan bakunya belum memiliki batas atas yang jelas?
Koordinator PERPADI Wilayah V menilai kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan sudah berada di jalur yang tepat. Tetapi, menurutnya, pengendalian harga tidak boleh berhenti di hilir. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan dari hulu, tempat gabah diproduksi dan diperdagangkan.
“Harga HPP gabah sudah ada dan sudah cocok, misalnya Rp6.500. Tetapi persoalannya, harga gabah ini tidak dibatasi dengan HET gabah,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi menciptakan ruang bagi terjadinya kenaikan harga gabah yang pada akhirnya ikut menekan harga beras di tingkat konsumen.
HPP Ada, HET Gabah Dipertanyakan
Ia mempertanyakan belum adanya instrumen yang secara khusus mengatur batas atas harga gabah.
“Sekarang ada harga HPP gabah, tetapi tidak ada HET gabah. Yang ada justru HET beras. Ini menjadi ruang yang perlu diperhatikan pemerintah,” tegasnya.
Baginya, persoalan harga beras tidak bisa dilihat semata-mata dari angka yang terpampang di pasar. Ada rantai panjang yang dimulai dari gabah petani.
“Tidak mungkin harga beras mahal kalau bahan bakunya murah. Tetapi kalau bahan bakunya mahal dan tidak ada batasnya, tentu kondisi itu bisa ikut mendorong harga beras naik,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar berbagai klasifikasi beras, termasuk beras khusus maupun beras dengan perlakuan tertentu, tidak menjadi celah yang justru membuat pengendalian harga semakin rumit.
Petani Dibantu, Tata Niaga Jangan Dibiarkan
Sorotan tersebut semakin kuat karena pemerintah selama ini telah menggelontorkan berbagai dukungan untuk sektor pertanian.
Mulai dari irigasi, pupuk, benih hingga alat dan mesin pertanian (alsintan), berbagai fasilitas diberikan untuk menopang produksi petani.
“Gabah ini sudah mendapatkan dukungan pemerintah. Airnya, irigasinya, pupuknya, benihnya, bahkan alsintannya sudah difasilitasi dan disubsidi pemerintah,” jelasnya.
Karena itu, menurutnya, dukungan kepada petani harus diikuti dengan tata niaga gabah yang sehat, transparan, dan terukur.
Sebab, ketika produksi sudah didorong tetapi rantai perdagangan tidak dikawal dengan baik, manfaat pembangunan pertanian berisiko tidak sepenuhnya kembali kepada petani maupun masyarakat.
“Ini bukan hanya soal perdagangan. Ini menyangkut stabilitas harga pangan nasional dan keberhasilan program swasembada pangan,” tegasnya.
Jangan Hanya Mengurus Hilir
Koordinator PERPADI Wilayah V mendorong pemerintah bersama Kementerian Pertanian mengevaluasi kembali mekanisme pengendalian harga gabah dan beras.
Menurutnya, selain mempertahankan HPP sebagai instrumen perlindungan bagi petani, pemerintah perlu mengkaji mekanisme batas atas harga gabah yang dapat diawasi secara efektif dan tetap mempertimbangkan kondisi pasar.
“Kalau pemerintah serius ingin menstabilkan harga beras dan mewujudkan swasembada pangan, persoalan gabah harus diselesaikan dari hulunya. HPP sudah ada, sekarang bagaimana batas atas harga gabah juga bisa dikendalikan,” ujarnya.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah. Sebaliknya, masukan itu disampaikan agar agenda swasembada pangan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar terasa manfaatnya di sawah dan di meja makan masyarakat.
Sebab, di antara angka produksi, harga pasar, dan kebijakan pemerintah, ada petani yang menggantungkan hidupnya pada gabah dan ada masyarakat yang setiap hari menggantungkan isi piringnya pada harga beras.
“Jangan sampai kita ingin menjaga harga beras, tetapi bahan bakunya justru tidak memiliki batas harga yang jelas. Kalau hulunya bisa dikendalikan dengan baik, maka stabilitas harga beras akan jauh lebih mudah diwujudkan,” pungkasnya.
